Langsung ke konten utama

Konsep Piramida Terbalik Dalam Penerapan Politik Transaksional Sang Elite Oligarki


Penerapan Politik transaksional dalam sistem demokrasi saat ini sukses melahirkan sistem oligarki dengan pola efek Piramida terbalik dalam kehidupan masyarakat. 

Konsep Piramida terbalik dalam kehidupan, merupakan kamuflase yang di ciptakan para elite oligarki sebagai penopang kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. 

Padahal dalam kenyataannya Oligarki tidak pernah diciptakan melainkan hanya untuk mempertahankan kekayaan, memperluas kekuasaan dan menjalankan kepentingan para elite nya. 

Politik transaksional dalam fungsinya berlahan akan membuat jaringan, mencengkram dan menggerus sistem demokrasi sehingga lingkaran oligarki akan lebih leluasa menjalankan kepentingan para elite nya. 

Untuk itu kita perlu mengetahui lebih dalam tentang Politik transaksional, atau yang lebih sering di sebut dengan penerapan sistem perdagangan politik, dalam kata lain tukar-menukar jasa(kepentingan). 

contoh sederhananya adalah sulitnya orang-orang yang memiliki kompetensi di luar lingkaran oligarki untuk bisa menang dalam sebuah kontestasi politik. 

Penerapan Politik transaksional akan mengakibatkan rakyat hanya dijadikan sebuah alat oleh sekelompok elite untuk mengejar kepentingan dan kekuasaan oligarki semata. 

Dampak buruknya lagi adalah banyaknya posisi-posisi penting dalam suatu organisasi/pemerintahan yang diisi oleh orang-orang yang mungkin saja tidak kompeten dan layak.

Namun karena ia berada di lingkaran kekuasaan, sehingga ia akan mudah mendapatkan jabatan tertentu untuk bisa menjalankan kepentingan yang di titipkan oleh elite oligarki. 

Sudah saatnya kita berpikir kritis-reflektif untuk melawan oligarki karena negara kita menganut demokrasi, Sehingga akan sangat sulit membayangkan apabila menjalankan sistem demokrasi tanpa mengutamakan kepentingan rakyat.

Atau Sebaliknya, menjalankan sistem demokrasi tapi hanya untuk menguntungkan kelompok elit tertentu saja. 

Jika ini terjadi maka akan menjelma menjadi 'anomali' karena sesungguhnya kekuasaan tertinggi harus berada di tangan rakyat (dari rakyat untuk rakyat). 

bukan kekuasaan berada di tangan para pejabat ataupun kelompok oligarki politik yang hanya menjadikan rakyat sebagai budak kekuasaan mereka (karena rakyat lahir penjahat).


Urang Habang


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Terancamnya Tatanan Tradisi di Era Modernisasi

Saat ini kita berada pada kondisi yang serba modernisasi, tentunya begitu banyak yang harus sama-sama kita cermati. Perubahan kebiasaan merupakan awal dan menjadi cikal bakal lunturnya nilai-nilai kearifan lokal sebuah daerah.  Kebiasaan dalam sebuah komunitas atau masyarakat dapat dijadikan hal yang tidak biasa sehingga membuat daya tarik tersendiri, apalagi bagi sebagian kalangan kebiasaan baru menjadi trending yang patut mereka ikuti agar tidak di bilang ketinggalan zaman.  Padahal belum tentu kebiasaan yang baru ini perdampak positif bagi lingkungan dan tradisi daerah itu sendiri, bisa saja ini akan menjadi ancaman serius yang akan menggerogoti dan lambat laun akan merubah kebiasaan yang telah menjadi karakter dan ciri khas dari daerah atau masyarakat itu sendiri.  Label sebuah perkumpulan, komunitas bahkan masyarakat akan terbentuk dari karakteristik kebiasaan mereka sendiri, dan tentunya menjadi cerminan identitas daerah itu sendiri. Contohnya saja saat ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Demokrasi dalam Labirin Birokrasi Kepentingan Penguasa

Saat ini diseantero negeri sedang menjalankan dan mengeluh-eluhkan Demokrasi, sebagai landasan mengutarakan pemikiran dan pendapat yang mana telah di sematkan juga dalam kerangka hukum tetap dalam dasar pembentukan negara.  Kebebasan tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sebagai sebuah landasan cerminan kemerdekaan dalam berpendapat tentunya UUD ni merupakan sebuah harapan untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hak konstitusional dalam berbangsa dan bernegara.  Namun sayang, meski pun kebebasan tersebut telah diatur dan dijamin dalam UUD, tapi pada penerapannya masih sedikit sekali yang dapat memperoleh hak konstitusional tersebut. Sehingga tak jarang rasa keadilan masih sangat kecil yang bisa di rasakan masyarakat.  Hal ini terjadi tak lain dikarenakan begitu sulitn...
Posting Komentar
Baca selengkapnya